Kurangnya pemerataan pembangunan dan alokasi sumber daya pendidikan menjadi akar masalah krusial yang menghambat kemajuan pendidikan di Indonesia. Disparitas ini sangat terasa antara wilayah perkotaan dan pedesaan, terutama di daerah terpencil kesulitan. Akibatnya, fasilitas pendidikan yang minim dan akses yang terbatas menjadi realitas pahit bagi jutaan anak, menciptakan ketidakadilan dalam persaingan untuk masa depan mereka.

Alokasi sumber daya yang tidak merata ini berdampak pada kualitas infrastruktur pendidikan. Banyak sekolah di daerah pelosok yang masih kekurangan bangunan layak, sarana belajar yang memadai, bahkan listrik dan air bersih. Kondisi ini secara langsung memengaruhi lingkungan belajar, membuat murid kelelahan karena fasilitas yang serba terbatas, sehingga mereka sulit berkembang secara maksimal dalam pembelajaran.

Selain infrastruktur, kurangnya pemerataan juga terlihat dari kesulitan dalam penempatan guru berkualitas di daerah terpencil. Banyak guru enggan mengabdi di lokasi yang aksesnya sulit dan fasilitas penunjangnya minim. Ini menyebabkan daerah tersebut kekurangan tenaga pengajar kompeten, yang berdampak langsung pada kualitas guru dan proses belajar mengajar di sekolah-sekolah tersebut, sehingga mutu pendidikan menjadi rendah.

Fenomena ini diperparah oleh adanya asumsi bahwa pendidikan berkualitas hanya bisa didapatkan dengan les tambahan dan materi yang padat. Padahal, tanpa guru yang memadai dan fasilitas yang mendukung, upaya tersebut akan sia-sia. Masyarakat di daerah terpencil seringkali tidak memiliki pilihan lain selain menerima kondisi yang ada, meskipun mereka tahu akan ada ketidakadilan.

Fokus kurikulum yang tidak disesuaikan dengan konteks lokal juga menjadi masalah. Kurikulum yang seragam untuk seluruh Indonesia seringkali tidak relevan dengan kebutuhan dan kondisi siswa di daerah terpencil. Ini mengakibatkan kurangnya motivasi belajar dan kesenjangan pemahaman yang melebar, sehingga siswa merasa sulit untuk memahami materi yang diajarkan di sekolah.

Kurangnya pemerataan ini juga menciptakan luka sosial: siswa kurang memiliki keterampilan sosial, empati, dan kemampuan problem solving yang kuat. Lingkungan belajar yang tidak suportif dan interaksi yang terbatas dengan guru berkualitas menghambat pengembangan aspek-aspek non-akademik ini, mempersulit adaptasi mereka di masyarakat yang lebih luas.

Pemerintah melalui Pemerintah Provinsi dan Kementerian Agama perlu meningkatkan komitmen untuk mengatasi kurangnya pemerataan. Ini harus diwujudkan melalui kebijakan yang lebih inklusif dalam alokasi anggaran, pembangunan infrastruktur, dan distribusi guru. Insentif khusus bagi guru yang bersedia mengabdi di daerah terpencil juga sangat diperlukan, agar mereka mau mengajar di daerah tersebut.